VMI terlibat dalam diskriminasi jenis kelamin
Institut Militer Virginia dan pemerintahan Obama hari Jumat mengumumkan kesepakatan untuk mengatasi apa yang pemerintah sebut sebagai lingkungan yang tidak bersahabat secara seksual bagi taruna perempuan di kampus Lexington.
Kantor Hak Sipil Departemen Pendidikan mengatakan sekolah negeri juga gagal memberikan penyelesaian yang cepat dan adil terhadap pengaduan pelecehan dan penyerangan seksual.
VMI mengatakan pihaknya setuju, meski dengan keberatan, untuk menandatangani perjanjian tersebut, dan mengatakan bahwa banyak permasalahan yang diangkat oleh pemerintah telah diperkenalkan di sekolah tersebut. VMI mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kepentingan terbaiknya adalah “mengakhiri penyelidikan enam tahun ini.”
Judul IX Undang-Undang Hak Sipil melarang diskriminasi gender di sekolah yang menerima dana federal.
Departemen tersebut mengatakan telah merundingkan revisi terhadap kebijakan pernikahan dan pengasuhan anak VMI, yang mengharuskan kadet yang hamil untuk mengundurkan diri atau meninggalkan sekolah. Berdasarkan revisi kebijakan tersebut, yang mulai berlaku bulan lalu, VMI kini mengizinkan taruna yang sedang hamil, atau memiliki anak, untuk melanjutkan pelatihan mereka.
Dikatakan juga bahwa perguruan tinggi tersebut telah setuju untuk menerapkan kebijakan baru dalam menangani kasus kekerasan seksual.
“Semua anggota komunitas VMI harus dapat hidup, belajar dan bekerja di lingkungan yang aman,” kata Catherine E. Lhamon, asisten sekretaris departemen hak-hak sipil, dalam sebuah pernyataan.
Dalam sebuah pernyataan, VMI mengatakan pihaknya berupaya menerapkan banyak tindakan yang disyaratkan oleh resolusi tersebut selama penyelidikan. Pihak perguruan tinggi mengatakan mereka “sangat kecewa” dengan temuan departemen tersebut.
“Kami berkomitmen untuk bergerak maju melakukan segala daya kami untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan taruna dan karyawan kami,” kata pernyataan itu.
Departemen Pendidikan mengatakan VMI telah setuju untuk memulai atau melanjutkan program yang bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi jenis kelamin. Mereka termasuk:
— Kebijakan yang seragam mengenai pelecehan seksual dan penyerangan seksual.
— Semua pengaduan pelecehan seksual dan penyerangan seksual, ditambah berkas dan temuan investigasi, untuk tahun ajaran 2014-15 diserahkan ke departemen.
— Evaluasi tahunan terhadap iklim taruna, dosen dan staf mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual.
— Pelatihan tahunan bagi taruna, fakultas dan staf tentang identifikasi dan pelaporan pelecehan seksual dan penyerangan seksual. Ini juga mencakup sesi kelompok wajib bagi taruna tentang kekerasan seksual.
Kantor hak-hak sipil di departemen tersebut mengatakan akan memantau VMI untuk memastikan perubahan kebijakan diterapkan sepenuhnya.