Warga Australia harus diberitahu tentang pembalikan kapal: mantan Panglima Angkatan Laut

Sydney (AFP) – Seorang pensiunan kepala angkatan laut Australia, yang pernah memimpin pengembalian kapal pencari suaka, pada hari Selasa mengkritik keputusan pemerintah untuk mempertahankan operasi untuk mengusir kapal-kapal di udara.
Pemerintahan konservatif baru Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tony Abbott telah berjanji untuk mengembalikan perahu pencari suaka jika kondisi sudah aman, namun pada hari Senin terungkap bahwa masyarakat tidak akan mengetahui apa pun mengenai operasi ini.
“Saya pikir masyarakat Australia mempunyai hak untuk mengetahui sebaik mungkin, atau sebaik mungkin pemerintah, apa yang sedang terjadi,” kata purnawirawan wakil laksamana David Shackleton kepada ABC.
“Pemerintah telah mengatakan sebelum terpilih bahwa mereka akan melakukan semua hal ini. Saya pikir ukuran keberhasilan mereka adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat Australia, mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka akan mencapai apa yang mereka katakan. akan melakukan melakukan.”
Pencari suaka yang tiba dengan kapal penyelundup manusia merupakan masalah sensitif di Australia, dengan lebih dari 17.000 orang mempertaruhkan nyawa mereka di kapal nelayan kayu yang seringkali penuh sesak dari Indonesia untuk mencoba mencapai Australia tahun ini.
Jumlah pendatang telah menurun sejak pemerintahan Partai Buruh sebelumnya mengumumkan bahwa tidak akan ada pendatang laut yang tidak sah yang akan dimukimkan kembali di Australia, dan malah akan mendeportasi mereka ke kamp-kamp terpencil di Pasifik di Papua Nugini dan negara kecil Nauru untuk pemukiman permanen.
Pemerintahan baru akan melanjutkan kebijakan ini, namun juga telah meluncurkan Operasi Perbatasan Kedaulatan yang dipimpin militer, yang melibatkan pembalikan kapal dan rencana kontroversial untuk membeli kapal nelayan Indonesia agar tidak diserbu penyelundup manusia.
Menteri Imigrasi Scott Morrison mengatakan pada hari Senin bahwa masyarakat tidak akan diberitahu ketika kapal pencari suaka diputarbalikkan karena hal itu dapat mempengaruhi manuver operasional dan taktis di masa depan.
“Intelijen operasional dan penyangkalannya seringkali menjadi bagian yang sangat penting dalam operasi militer, namun menurut saya kenyataannya hal ini akan sulit dicapai mengingat sifat komunikasi modern, yang hanya menggunakan panggilan telepon atau internet. kata Shackleton.
Chris Bowen, mantan menteri imigrasi Partai Buruh yang kini menjadi pemimpin oposisi sementara, mengatakan tidak ada alasan keamanan untuk tidak memberikan informasi tentang setiap kapal yang tiba.
“Pemerintah sebelumnya sama sekali tidak menerima nasihat apa pun dari militer atau pakar keamanan nasional mana pun bahwa pelepasan kapal yang datang (media) membahayakan integritas operasional,” katanya.